Sejarah Perpustakaan Indonesia Pasca Kemerdekaan

Pasca Kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, perpustakaan tidak banyak mendapat perhatian. Hal ini dapat dimaklumi karena situasi pada waktu itu adalah situasi pemulihan dari masa peperangan ke situasi kedamaian. Walaupun kemerdekaan sudah diproklamasikan, namun rongrongan dari luar masih terus dilakukan sehingga pertahanan dan semangat patriotisme menjadi hal nomor satu yang harus diperhatikan oleh bangsa Indonesia. Semua kegiatan pemerintah telah dipusatkan untuk menata kembali sistem pemerintahan sendiri oleh Republik Indonesia yang sebelumnya ada campur tangan oleh bangsa lain alias bangsa penjajah. Usaha untuk mengumpulkan kembali bahan pustaka oleh para pemuda yang sempat mengenyam pendidikan, para ahli dan politikus. Hanya saja pemanfaatan koleksi tersebut masih sangat terbatas dan tidak efektif. Setelah keadaan negara tertata kembali dan suasana pemerintah Republik Indonesia sudah mulai stabil, kebutuhan akan perpustakaan sudah mulai  dirasakan. Karena Itulah kemudian pemerintah mulai  merintis dan menghidupkan kembali perpustakaan-perpustakaan yang  selama penjajahan Jepang sampai awal kemerdekaan tidak mendapat perhatian. Hal ini lebih tampak sesudah tahun1950-an sewaktu Indonesia mengembangkan pembinaan “nation   and   character   building“. Perpustakaan telah dibanjiri dengan   buku-buku tentang doktrin pembinaan bangsa dan politik  negara. Usaha untuk menghidupkan dan mengembangkan kembali perpustakaan pada masa ini ditandai dengan didirikannya berbagai perpustakaan baru. Diantaranya adalah didirikannya perpustakaan yayasan Hatta (Hatta foundation) pada tanggal 25 Agustus 1950 dengan akta notaris No. 10. Perpustakaan ini didirikan oleh yayasan swasta yang menitik beratkan pengelolaan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Indonesia Yang bercorak ketimuran, membantu perkembangan penerbitan nasional, memberikan beasiswa untuk belajar dan membantu menyelenggarakan laboratorium guna untuk kemajuan ilmu pengetahuan (Nurhadi, Muljani A., 1983). 

Selanjutnya pada tanggal 07 Juni 1952 didirikan perpustakaan “Stichting voor culturele samenwerking”, suatu badan kerjasama kebudayaan antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Belanda, dan diserahkan kepada pemerintah RI. Kemudian pemerintah RI mengubah namanya menjadi “perpustakaan sejarah  politik dan sosial Departemen P&K”. Perpustakaan  ini mempunyai koleksi yang banyak, dan sebagian besar meliputi bidang sosial, politik, perkembangan ekonomi, sosialisme, hukum internasional, undang-undang  dasar  berbagai negara, dan masalah diplomasi. Jumlah koleksinya pada saat itu telah mencapai 15.000 buku. Perpustakaan ini tergolong salah satu perpustakaan terbesar di Indonesia pada zaman tersebut. Salah satu usaha pemerintah untuk melakukan pemberantasan buta   huruf di seluruh pelosok tanah air, yaitu didirikannya perpustakaan rakyat yang bertugas untuk membantu usaha jawatan pendidikan masyarakat. Pembentukan  perpustakaan ini berdasarkan surat keputusan Menteri P&K no.  7870/  Kab. Pada  tanggal  05  Maret  1957. Ada 3 macam perpustakaan rakyat yang didirikan pada waktu itu yakni :

1. Perpustakaan rakyat tingkat A, yaitu koleksinya disiapkan untuk masyarakat yang berpengetahuan setingkat Sekolah Dasar, dan ini didirikan di tingkat kecamatan.
2. Perpustakaan rakyat tingkat B, yang didirikan di setiap ibu kota kabupaten dan koleksinya untuk masyarakat yang berpendidikan setingkat SMTP.
3. Perpustakaan rakyat tingkat C, yang didirikan di setiap Ibu Kota Provinsi dan koleksinya dipersiapkan untuk masyarakat yang berpendidikan setingkat SMTA.

Karena usaha pemberantasan buta huruf lewat jawatan pendidikan masyarakat ini mendapat prioritas utama pemerintah RI, maka perkembangan perpustakaan rakyat sebagai perpustakaan umum ini sangat menggembirakan. Namun setelah tahun 1961 keadaannya menjadi menurun ketika terjadi perubahan struktur organisasi kementerian P&K. Koleksinya menjadi tidak terurus, dan pengelolanya juga sudah banyak yang harus berpindah tugas. Keseriusan pemerintah RI untuk terus mengembangkan perpustakaan di Indonesia pada waktu itu, ditandai dengan lahirnya perpustakaan negara yang berfungsi sebagai perpustakaan umum, yang didirikan di ibukota provinsi. Perpustakaan-perpustakaan negara yang pernah didirikan di Indonesia adalah:

1. Perpustakaan negara di Yogyakarta didirikan pada tahun 1949.
2. Perpustakaan Negara di Ambon yang didirikan pada tahun 1952.
3. Bandung pada tahun 1953.
4. Ujung Pandang pada tahun 1954.
5. Padang pada tahun 1956.
6. Palembang 1957.
7. Jakarta pada tahun 1958.
8. Palangkaraya, Singaraja, Mataram, Medan, Pekanbaru, dan Surabaya pada tahun 1959.
9. Banjarmasin pada tahun 1960.
10. Manado pada tahun 1961.
11. Kupang dan Samarinda pada tahun 1964.

Perpustakaan-perpustakaan negara ini dikembangkan  secara  lintas  oleh  tiga  instansi yaitu:

1. Biro perpustakaan Departemen P&K yang membina secara teknis.
2. Perwakilan Departemen P&K membina secara administrative.
3. Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi yang menyiapkan dan memberikan fasilitas-fasilitasnya.

Biro perpustakaan Departemen P&K didirikan dengan surat keputusan Menteri P&K pada tanggal 15 Februari 1951 no.4223/kab. di Jakarta, tetapi baru efektif nanti pada tahun 1954. Tugas biro ini adalah untuk menyelenggarakan perpustakaan bagi pemerintah, dan mengumpulkan karya cetak Indonesia. Biro ini yang kemudian menjadi pusat pembinaan perpustakaan Departemen P&K  yang  tugasnya  menjadi  lebih luas lagi dalam rangka pengembangan perpustakaan secara nasional. Periode ini juga sudah mulai dilansirkan gagasan tentang perpustakaan nasional. Dengan surat keputusannya no.110/1/1962 menteri P&K telah membentuk tim yang diberi tugas untuk mempersiapkan berdirinya perpustakaan nasional. Surat keputusan tersebut diperbaharui lagi dengan surat putusan No. 38/1964 tanggal 12 Mei 1964. Tetapi karena situasi Indonesia pada saat itu sedang terjadi perubahan politik pada bulan Oktober 1965, yakni meletusnya G30SPKI, maka proyek rencana pemerintah untuk mendirikan perpustakaan nasional dihentikan (Nurhadi, Muljani A, 1983).

Zaman Orde Baru 

Empat tahun pertama pemerintahan orde baru harus bekerja keras dalam rangka pemulihan pertahanan dan keamanan dalam negeri pasca G30SPKI berhasil ditumpas. Dengan demikian pembangunan di sektor budaya kurang mendapat perhatian pemerintah. Pada pelita I, pemerintah berusaha mengembalikan kekuatan ekonomi negara dengan memberikan prioritas pengembangan di sektor ekonomi dengan cara memperbanyak usaha produktif dan mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif. Pengembangan perpustakaan pada periode ini tidak begitu menonjol, yang tampak hanya usaha untuk mempertahankan agar perpustakaan-perpustakaan yang sudah berdiri tetap berlangsung dan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Adapun Perpustakaan-perpustakaan negara yang sedang berkembang tetap dibina oleh pusat pembinaan perpustakaan walaupun dana terbatas. Setelah Pelita I berhasil meningkatkan pendapatan negara,  yang ditunjang dari hasil devisa minyak bumi, maka pengembangan sektor budaya dan sosial lainnya mulai mendapat perhatian. Pada Pelita II, perpustakaan kembali mendapat perhatian yang lebih sehingga proyek-proyek pengembangan perpustakaan mulai dilaksanakan. Melalui pusat pembinaan perpustakaan proyek-proyek tersebut banyak dilakukan seperti: pembelian buku-buku untuk perpustakaan negara meningkat, pengembangan sayap pelayanan perpustakaan negara ditingkatkan, dan perpustakaan-perpustakaan sekolah yang selama itu kurang mendapat perhatian telah mulai dibina. Sampai pada akhir Pelita  II pusat pembinaan perpustakaan telah berhasil membuka 11 proyek perintis perpustakaan sekolah di 11 ibukota Provinsi, tujuannya adalah untuk difungsikan sebagai model percontohan perpustakaan sekolah yang kemudian dikembangkan di provinsinya masing-masing. Proyek ini dimulai pada tahun 1975-1976. Sejak akhir Pelita I sampai pada akhir Pelita II, proyek pengadaan buku dan penerbitan buku-buku   paket untuk sekolah baik SD, SMP, maupun SMA terus diadakan. Penyebaran buku-buku paket secara cuma-cuma ke sekolah di seluruh pelosok tanah air telah mendorong untuk diselenggarakannya perpustakaan sekolah secara menyeluruh, dengan demikian itulah cikal bakal perpustakaan-perpustakaan sekolah mulai bermunculan di mana-mana walaupun pada taraf yang masih sangat sederhana (Nurhadi,Muljani A, 1983). Pada awal Pelita III sudah dapat dilihat banyak perpustakaan sekolah yang sudah baik dan telah memenuhi syarat sebagai sarana belajar dan mengajar. Bukan hanya perpustakaan sekolah SD, SMP, dan SMA yang mengalami perkembangan, perpustakaan perguruan tinggi pun juga terjadi kemajuan. Dirjen Pendidikan Tinggi mengeluarkan surat keputusan no.011/DJ/Lep/1977 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi Yang diberi tugas untuk membantu Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dalam menangani program-program pengembangan perpustakaan perguruan tinggi. Sejak terbentuknya satgas itulah kemudian secara nasional pengembangan perpustakaan perguruan tinggi menjadi lebih terarah, itu dimulai sejak tahun 1978. Peranan Perpustakaan perguruan  tinggi sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis di perguruan tinggi yang menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi menjadi lebih jelas. Selain perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi yang mengalami perkembangan, perpustakaan-perpustakaan negara yang sudah berdiri sejak tahun 1979 telah ditingkatkan menjadi perpustakaan wilayah yang berfungsi sebagai “perpustakaan deposit” di tingkat provinsi dengan tugas utamanya adalah:

1. Menjadi tempat deposit karya cetak di provinsi masing-masing.
2. Menerbitkan bibliografi hasil karya di daerah masing-masing.
3. Membina dan mengembangkan perpustakaan umum yang tumbuh di lingkungan provinsi masing-masing. 

Dengan diresmikannya perpustakaan wilayah ini, kemudian selanjutnya didirikan pula berbagai perpustakaan umum di tingkat kabupaten seperti perpustakaan keliling dan perpustakaan desa. Pada pertengahan tahun 1980 telah berdiri 19 perpustakaan umum di tingkat kabupaten, 19 perpustakaan wilayah, 305 perpustakaan desa, dan 16 perpustakaan keliling. Berdasarkan data dari pusat pembinaan perpustakaan, bahwa pada akhir Pelita III, perpustakaan umum di tingkat kabupaten ditingkatkan menjadi 200 buah, sedangkan perpustakaan wilayah ditingkatkan menjadi 26 buah. Selain perpustakaan-perpustakaan umum, perpustakaan khusus pun juga bertambah besar dan koleksinya semakin bertambah. Perpustakaan-perpustakaan khusus seperti; perpustakaan pusat Pertamina di Jakarta, perpustakaan Balai Penelitian Kulit di Yogyakarta, dan perpustakaan Batan di Yogyakarta, perpustakaan Lemigas di Jakarta, dan lain-lain (Nurhadi, M.A., 1983). Pada tahun 1978/1979 tim yang dipimpin oleh Prof. Selo Sumardjan telah berhasil merumuskan sistem perpustakaan nasional yang menjadi dasar konsep pembentukan perpustakaan nasional di Indonesia. Setelah Mengalami berbagai proses dan pembahasan tingkat nasional, pada akhir tahun 1980 didirikanlah perpustakaan nasional yang merupakan peleburan dari: perpustakaan museum  pusat, perpustakaan sejarah, politik dan sosial, bagian bibliografi dan deposit pada pusat pembinaan perpustakaan, dan perpustakaan wilayah daerah khusus ibukota Jakarta. Catatan Penting yang harus diingat bahwa pada periode ini telah diterbitkan buku-buku pedoman perpustakaan. Buku-buku pedoman itu antara lain:

• Buku pedoman/standar perpustakaan perguruan tinggi.
• Buku pedoman/standar perpustakaan sekolah.
• Buku pedoman/standar perpustakaan khusus.
• Buku pedoman/standar perpustakaan umum.
• Pedoman/standar mebeler perpustakaan
• Perpustakaan sekolah; petunjuk untuk membina, memakai dan memelihara perpustakaan sekolah. Semuanya diterbitkan oleh proyek pengembangan perpustakaan pada pusat pengembangan perpustakaan Departemen P&K pada tahun 1978 dan 1979 (Nurhadi,  Muljani A.,1983).